Posted by: Fryana | November 5, 2009

ARTIKEL Pertemuan RSPO ke 7 di Kuala Lumpur

Pertemuan RSPO sudah berlangsung 2-4 November 2009. Pertemuan tersebut adalah pertemuan yang ke 7 dan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Sangat disayangkan aku tidak diundang ke acara tersebut. Walaupun diundang aku juga akan bingung untuk biaya transportasi dan akomadasinya.

301. DSC_2194Namun, aku mempunyai beberapa sahabat yang mengikuti acara tersebut. Sampai detik ini sahabat-sahabatku tersebut belum pulang ke tanah air Indonesia, sehingga aku belum bisa membuat tulisan mengenai RSPO ke 7 tersebut.

Untuk menghilangkan rasa penasaran sementara aku memasukkan dua artikel dari Kompas.com dan Mediaindonesia.com yang menginformasikan mengenai pertemuan tersebut. Semoga hal ini dapat memuaskan pecinta dan pendukung perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Salam, berikut artikelnya….

Banyak Perkebunan Sawit Beroperasi Tanpa HGU

KUALA LUMPUR,Meski tidak diketahui secara rinci datanya, Badan Pertanahan Nasional meyakini banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang beroperasi tanpa memiliki hak guna usaha atau HGU. Namun perusahaan perkebunan malah menilai, banyak aturan pemerintah yang tumpang tindih dalam pembukaan perkebunan baru.

Direktur Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Iwan Isa menuturkan, dari 7.138 kasus tanah yang ditangani BPN, terdapat kasus terkait beroperasinya perusahaan perkebunan sawit tanpa HGU. Iwan mengatakan, perusahaan perkebunan tak boleh beroperasi dengan hanya mengantongi izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari bupati.

Izin lokasi adalah hak bagi perusahaan berada di sana, izin usaha perkebunan adalah hak perusahaan berusaha di sana, tetapi itu bukan merupakan hak atas tanah. Kalau dari data-data yang dilaporkan ke BPN, banyak perkebunan yang beroperasi tanpa HGU di Indonesia. Mereka ilegal dan harus dihentikan,” ujar Iwan dalam workshop hak atas tanah pada pertemuan Roundtable on Suistanable Palm Oil (RSPO) ke-7 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (1/11).

Menurut Iwan, aparat hukum di Indonesia mestinya menutup perusahaan perkebunan yang diketahui beroperasi tanpa HGU. “Asas universalnya, dilarang menggunakan tanpa hak. Jadi tangkap itu perusahaan yang beroperasi tanpa HGU,” ujarnya.

Gegabah

Namun, menurut anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Edi Suherdi pernyataan yang dilontarkan Iwan dalam sebuah forum internasional seperti RSPO ini terlalu gegabah. Dia mengatakan, pernyataan Iwan bisa membuat banyak perusahaan perkebunan Indonesia anggota RSPO didiskualifikasi karena dianggap ilegal. Padahal lanjut dia, aturan hukum soal penguasaan tanah untuk perkebunan di Indonesia masih tumpang tindih.

“Ada aturan yang tidak koheren satu sama lain. Seperti dalam izin usaha perkebunan disebutkan, perusahaan setidaknya harus sudah mengusahakan sesuatu di lahan tersebut. Padahal kami masih belum mendapatkan HGU dari BPN, sementara proses terbitnya memakan waktu cukup lama, bisa bertahun-tahun. Sedangkan proses mendapatkan izin usaha perkebunan hanya enam bulan,” ujar Edi.

Selain itu, dalam penerbitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan, bupati juga menyertakan pertimbangan dari BPN di daerah. “Kalau kita bicara soal perusahaan yang belum mendapatkan HGU tetapi sudah beroperasi, bisa-bisa banyak perusahaan perkebunan di Indonesia ilegal. Padahal untuk izin lokasi dan izin usaha perkebunan, mereka mendapatkannya dari bupati yang telah mempertimbangkan masukan dari BPN,” kata Edi.

Iwan mengaku tak tahu, jika dalam izin usaha perkebunan terdapat klausul tentang keharusan melakukan aktivitas terlebih dulu di lahan yang diusahakan. “Kalau seperti ini, semua pemangku kepentingan terkait pengusahaan tanah untuk perkebunan harus duduk bersama,” ujarnya.

-kompas.com-

Pasar Kelapa Sawit RSPO Terus Menanjak

KUALA LUMPUR, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKSI) Derom Bangun mengemukakan pasar kini makin banyak menyerap produksi kelapa sawit Indonesia yang sudah mendapat sertifikat RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil). Kini, sudah 250.000 ton per tahun yang diserap pasar.

“Memang awalnya produk kelapa sawit yang sudah sertifikat kurang direspons pasar internasional. Tapi, masa itu karena sedang krisis ekonomi,” kata Derom di sela-sela pertemuan RSPO ke-7, yang berlangsung 2-4 November 2009, di Kuala Lumpur, Rabu (4/11).

Namun, setelah krisis dan didesak terus menerus, akhirnya, pasar makin banyak menyerap produk kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat RSPO. “Kini, sudah ada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini telah memegang sertifikat RSPO,” katanya. Pemegang sertifikat RSPO berarti perkebunan kelapa sawit itu telah memenuhi ketentuan ramah lingkungan, misalkan tidak melakukan pembakaran hutan, tidak ada konflik dengan masyarakat adat dan serikat pekerja, serta memenuhi aturan pemerintah.

Indonesia sendiri, lanjut ketua umum GAPKSI itu, sudah ada tiga perusahaan yang memiliki RSPO. Kini, satu perusahaan sedang diproses. Namun, banyak lagi lainnya yang sedang siap-siap mengajukan diri untuk mendapat sertifikat RSPO.

Tapi, diakui masih sedikit perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang memegang sertifikat ramah lingkungan. Soalnya, jumlah perusahaan ini sudah lebih dari 100 perusahaan. Indonesia kini memiliki 7,1 juta ha perkebunan kelapa sawit dan produksinya 20,5 juta ton per tahun. (Ant/OL-04)

-Mediaindonesia.com

Demikian artikel yang sampai saat ini baru aku dapatkan, laporan lengkapnya akan segera menyusul. Terima kasih Picture2


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: